BENTUK USAHA TETAP (BUT)

Table of Contents

BENTUK USAHA TETAP (BUT)

BENTUK USAHA TETAP (BUT)
BENTUK USAHA TETAP (BUT)
1. Pengertian BUT
Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk mesin-mesin dan peralatan, yang bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
BUT ini merupakan Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang dapat berupa :
a. Tempat kedudukan manajemen;
b. Cabang perusahaan;
c. Kantor perwakilan;
d. Gedung kantor;
e. Pabrik;
f. Bengkel;
g. Pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan;
h. Perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan;
i. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
j. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan;
k. Orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas;
l. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
2. Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap
UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) menyatakan yang menjadi Objek Pajak BUT adalah:
a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud.
3. Penghitungan Pajak Terutang Bentuk Usaha Tetap
Tarif pajak di terapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun Pajak. Tarif ini di bedakan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri/BUT dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000  5%
Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000  15%
Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000  25%
Diatas Rp.500.000.000          30%
Tarif Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT
Tarif Pajak yang di terapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk BUT adalah 25%